Kemendagri Pahami Aspirasi Perangkat Desa

Jakarta (Suara Karya) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memahami aspirasi perangkat desa yang menginginkan agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, di Jakarta, Senin (21/2). Namun, tutur dia, terkait aspirasi tersebut, Kemendagri tak dapat memutuskan sendiri dan harus mengoordinasikan serta membahasnya dengan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Tentunya hal itu harus dibicarakan dengan Kemenkeu soal alokasi anggaran dan Kemenpan terkait dengan formasi PNS,” katanya. Ia menuturkan, pembahasan dengan kementerian terkait soal kemungkinan perangkat desa diangkat menjadi PNS ini, telah dilakukan.
“Secara administratif Kemendagri akan menyesuaikan dengan segala langkah dan kebijakan yang tentu harus diambil secara terpadu dengan kementerian lainnya,” katanya.
Dibahas DPR
Selain itu, tutur dia, aspirasi dari perangkat desa ini juga masih harus dibahas di DPR saat pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Desa. Sebelumnya, para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) meminta pada pemerintah agar diangkat menjadi PNS.
Kemendagri dan lima perwakilan dari pihak PPDI telah duduk bersama untuk membahas aspirasi perangkat desa, pekan lalu, pada Rabu (16/2). Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosyidi, sebelumnya, telah menegaskan tuntutan mereka dan meminta agar pemerintah tidak mendiskriminasikan perangkat desa.
“Tuntutan kami agar perangkat desa diangkat menjadi PNS. Jangan ada diskriminasi seperti yang ada di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” kata Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosyidi seperti dikutip Antara. Ia meminta agar klausul pengangkatan perangkat desa menjadi PNS ini dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang tentang Desa, yang saat ini sedang disiapkan Kemendagri.
“Yang terpenting bagi kami, ada itikad baik dari pemerintah dengan memasukkan itu dalam RUU Desa,” katanya.
Ia mengatakan, menyerahkan keputusan itu pada mekanisme pembahasan di DPR, apakah klausul pengangkatan perangkat desa menjadi PNS ini disetujui atau tidak.
Sumber Berita
Victor AS – Suara Karya Online
Selasa, 22 Februari 2011

Read More

Kapan Perangkat Bisa Berdaya dan Memberdayakan ?

PRINCIPLE CAPACITY BUILDING

Pemberdayaan bisa mempunyai makna yang berbeda-beda, tergantung dari sisi dan latar belakang realitas yang dihadapi oleh sekumpulan maupun individu. Namun yang paling dekat dengan kita, dan yang paling mudah dipahami bahwa pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti mampu atau mempunyai kemampuan dalam hal ekonomi, politik dan tentu saja mampu mandiri dalam tatanan kehidupan sosial.

Pemberdayaan di pedesaan pada umumnya mempunyai kesamaan, yakni peningkatan ekonomi, pendidikan, akses sebagai warga dan hubungan-hubungan yang menghasilkan perilaku politik. Namun beberapa konsep pemberdayaan yang telah dimutakhirkan oleh pemerintah adalah pemberdayaan melalui nilai-nilai universal kemanusiaan yang luntur untuk di bangkitkan kembali, tujuan dari pemberdayaan hendaknya adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Praktiknya tetap saja memakai konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu sendiri, kemudian lebih dikenal dengan participatory rural appraisal (PRA).

Bukanlah hal yang sangat penting untuk membahas kata pemberdayaan, hal yang paling penting adalah melihat realitas tentang kondisi yang ada sekarang ini, terutama yang mengenai ekonomi keluarga, sosial dan lingkungan, apakah kita bisa berdaya untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, atau bahkan kita justru telah diperdayakan oleh keadaan, sistem, dan keadaan yang terus-menerus terjadi.

Sementara kita tidak mau untuk merubah kondisi-kondisi tersebut.Banyak hal yang membuat masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan dan ekonomi.

Untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan sebagai wujud pemberdayaan, perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

LUNTURNYA GOTONG ROYONG

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang “pro poor” dengan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.

Sejauh ini, sejak amandemen UU No.22 Tahun 1999 kepada UU No.32 Tahun 2004, hampir tidak ada desa yang bisa membuat dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan dan memajukan ekonomi desa. Sementara dana BangDes yang jumlahnya cukup sedikit dan tidak mampu untuk mendongkrak perekonomian dan keberdayaan yang diinginkan oleh warga.

Awal tahun 2006 lahirlah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah dana yang cukup besar. Jika tidak didorong dengan kebijakan yang memberdayakan, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, maka ADD bisa membuang-buang uang dan tidak memberdayakan masyarakat desa, melainkan memenjarakan kepala desa yang ikut menyunat dana ADD tersebut.

Jika dilihat dari besarnya jumlah ADD dibandingkan dengan Bangdes yang hanya Rp.8.000.000,- maka sudah jelas ADD lebih mampu mendongkrak dan memberdayakan masyarakat desa. Akan tetapi bentuk dari ADD seperti bagi-bagi kue untuk menjebak kepala desa dan masyarakat. Banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar masyarakat mampu dan bangkit dari keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan, namun hal itu bukanlah jurus yang ampuh untuk memberdayaakan masyarakat.

Jaringan Pengaman Sosial (JPS), PDM-DKE, P2MD, P3DT, Pemugaran rumah tidak layak huni dan masih ada ratusan jenis program yang bersifat proyek, dari tahun 1998 dan sekarang ada Raskin sesudah BLT, hanya membantu makan orang yang kurang mampu saja, namun belum menyentuh pada perilaku yang memberdayakan. Dan masih ada ratusan daftar program penanggulangan berbagai hal yang tidak berhasil di Indonesia.

Untuk contoh kasus yang lebih dekat adalah program PKK (pemberdayan kesejahteraan keluarga) yang kehadirannya masih terus ada, namun bila dilakukan refleksi maka dampaknya akan sangat membingungkan masyarakat desa.

Untuk menghindari segala penyakit rumah harus bersih, tidak ada kandang yang jadi satu dengan tempat huni, nek ngingu Pitik, Bebek, Enthok,opo meneh DORO/merpati (awas Flu BURUNG) kudu aduh omah ( Intruksi Ketua Team Penggerak PKK Desa ),” tan keno ora dadi siji nang omah, sementara masyarakat pada umumnya orang miskin untuk kepamilikan lahan pasti terbatas sak dodok’an, hanya punya tanah yang dipanggoni itu,

Padahal Iwen atau Ingon –ingon itu tujuanya untuk tabungan, jaga-jaga bilamana ada keperluan mendadak bisa dijual ke Pasar. Karena keterbatasan tempat untuk kandang, ya ahkirnya dak ngingu opo-opo nanti ndak didukani Team Penggerak PKK. Opo meneh pelihara Kambing dan Sapi harus diluar rumah huni kalau tidak dijaga ketat sama saja nyugihke wong liyo. Termasuk konco-koncoku lawas gampang oprasine/menjarah.

Belum berhasilnya upaya pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti penyediaan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir, pembangunan sarana dan prasarana umum dan pendampingan , dikarenakan kebijakan program yang selama ini dilakukan merupakan kebijakan dari pemerintah pusat (top down)/ TunTas (tuntunan dari atas) di mana kebijakan tersebut mempunyai banyak kelemahan yang perlu dikoreksi secara mendasar seperti:

• Pemberdayaan yang berindikasi KKN
• Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro
• Kebijakan yang terpusat
• Lebih bersifat karikatif
• Memposisikan masyarakat sebagai obyek
• Cara pandang kemiskinan yang diorientasikan pada ekonomi
• Bersifat sektoral
• Kurang terintegrasi
• Tidak berkelanjutan atau mengesampingkan faktor/daya dukung lingkungan.

Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal penting dalam memajukan masyarakat desa dalam pemberdayaan:

• Fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat desa melalui kegiatan forum rembuk diskusi reguler yang dilakukan secara keliling antar desa (rural rountable disscussion) dengan pemahaman belajar dari pengalaman untuk menjadikan daur program pemberdayaan.
• Fasilitasi pemetaan partisipatif oleh masyarakat desa sebagai dasar penggalian kebutuhan, permasalahan, potensi sumber daya alam, dan masyarakat desa.
• Memfasilitasi penggalangan dan penggunaan sumber dana untuk skala kebutuhan prioritas dan perekonomian desa yang dituangkan dalam PERDes dan APBDes baik dari pemerintah maupun pihak-pihak lain.
• Fasilitasi pemahaman dan kemitraan pemerintah desa, BPD dan masyarakat adalah mitra dan sekaligus agen perubahan yang mampu menyusun dan merencanakan APBDes yang akan dituangkan dalam Alokasi Dana Desa (ADD).
• Memfasilitasi dan menumbuhkan fasilitator dari desa itu sendiri sebagai agen perubahan dari dalam (PRA) yang memotivasi kegiatan belajar dan karakteristik desa untuk menemukan pola ekonominya sendiri.
• Memfasilitasi kaum perempuan untuk lebih terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan perkembangan pedesaan.
• Membuat media warga sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi dalam berkegiatan dan penggunaan anggaran desa.
• Memanfaatkan sumber potensi desa, mengelola secara berkesinambungan, dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, walaupun keberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya dikatakan berhasil, namun arah menuju keberhasilan dan perubahan sudah jelas terjadi dan menjadi CAPYTAL COCIAL (hubungan sosial yang mendasar) tidak pilih sih ,tidak bangcinde bangciladan, yang akan membangkitkan kembali nilai-nilai yang mampu mensejahterakan dan memanusiakan manusia dalam pembanguan wilayah pedesaan.

Penulis :  Antox darmanto kades Putat Bulu Temanggung

Sumber : Kapan Perangkat Bisa Berdaya dan Memberdayakan ?

Read More

Jangan Usik Desaku

Maraknya kejadian kerusuhan yang berbau SARA akhir akhir ini adalah bagian yang dapat membawa kita pada kemunduran peradaban Bangsa. Dalam sila Pancasila jelas sekali bahwa bagsa ini sangat Beriman bukan hanya dengan satu agama, dan kita sebagai bangsa pun telah sepakat untuk menjaga kebersamaan dengan Persatuan Indonesia.

Melihat pada kenyataan rapinya aksi, besarnya kekuatan dan kiriman dari daerah diluar wilayah kejadian, jelas sekali bahwa gerakan gerakan tersebut diorganisir dengan baik. Mulai dari kekuatan logistik, kematangan perencanaan, hadirnya komunitas dalam petunjuk “tokohnya” dan lanjutan tanggapan atas peristiwa yang kemudian demikian menarik menjadi topik pembicaraan, jelas aksi berbau SARA ini memiliki kekuatan yang pantas untuk ditelur lebih dalam.

Peneluran menyangkut siapa “juragan” yang menjadi juru bayar, siapa “jenderal” yang merancang serangan, siapa “tokoh agama” yang memerintah pengikutnya dan siapa “politisi kota” yang kemudian asyik dan lantang bercerita ataupun memberi analisa.

RPDN hanya mampu menghimbau

Dengan aksi pemasangan spanduk keprihatinan issu berbau SARA  ini, RPDN berharap agar mereka mereka yang terlibat didalam aksi sadar untuk berhenti mengorganisir dan mempolitisir aksi untuk terjaganya kerukunan dan kedamaian Indonesia.

RPDN yakin tidak mungkin itu dilakukan tanpa peran serta “juragan” sebagai Juru bayar, “jenderal” sebagai pengatur strategi, “tokoh agama” yang memprovokasi dan “politisi kota” yang mengacau ketentraman desa agar tumbuh ketidakpercayaan pada Negara.

Aksi pemasangan spanduk yang hanya dilakukan di beberapa titik di Jakarta lebih karena keterbatasan kemampuan RPDN dan juga sekedar mengingatkan tanpa ingin memmberikan reaksi yang berlebihan atas peristiwa aksi berbau SARA tersebut.

RPDN hanya mengingatkan

Untuk para “juragan”, “jenderal”, “tokoh agama” dan “politisi kota”, RPDN hanya ingin mengingatkan. Apabila ada kepandaian dan energi yang berlebih dari mereka, RPDN mengajak untuk sisa energi dan kepandaian yang mereka miliki, baiknya dimanfaatkan untuk ikut menjaga Indonesia dan memperhatikan penguatan Desa.

Jakarta, 14 Februari 2011

sumber : Jangan Usik Desaku

Read More

Dialog Desa : Selesaikan RUU Desa…!!

Dialog Desa yang diinisiasi oleh RPDN pada hari selasa, 15 Februari di Hotel Bidakara, Jakarta berhasil dihadiri oleh Ubaidi Rosidi (Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Dimyati (Ketua Umum Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Djafar Habsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI).

Dalam kesempatan dialog yang dihadiri oleh lebih kurang 100 orang perangkat desa dari seluruh Indonesia, pengurus pusat, penasehat dan anggota dewan pakar RPDN  ini mengambil tema “Reposisi Desa dan Perdesaan, Mencermati Proses RUU Desa”.  Beberapa hal yang menanrik mengemuka dalam dialog ini adalah :

Desa itu Masa Depan Bangsa

Dalam kesempatan dialog, Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan “Konsentrasi kita bagaimana UU Desa terwujud dengan cepat dan kita mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rancangan UU-nya,”, Dilanjutkan pula bahwa “Jangan diragukan komitmen kami. Pasti, pasti untuk membangun desa. Partai Demokrat berkomitmen memberikan yang terbaik buat desa dan masyarakat,”

Menurut Anas, komitmen itu dikarenakan desa adalah ujung tombak pembangunan sehingga perlu perhatian. “Kita punya komitmen untuk memperjuangkan. Payung desa memang sudah ada, tapi belum lengkap. Karena itu, konsentrasi kita bagaimana UU tentang perangkat desa bisa terwujud,” kata Anas.

“PD akan jadi mitra dalam ikhtiar membangun desa, membangun perangkat desa dalam semua hal, terutama kesejahteraan perangkat. Sebagian besar pundak bangsa ini adalah desa. Desa itu masa depan bangsa. Kalau tidak ada desa, tidak ada perangkat desa, negara tidak berputar. Memajukan bangsa tidak hanya kota saja, tapi perlu sinergi antara kota dan desa. Dan perangkat yang paling tahu adalah perangkat desa,”

“Saya mengerti perangkat desa karena kakak saya adalah sekretaris desa. Ini sebetulnya pembicaraan orang desa dengan orang desa. Fraksi bisa berkerja dengan baik untuk memajukan perangkat desa,” tukasnya.

Anas berjanji, Demokrat akan menjadi mitra baik bagi perangkat desa. Segala aspirasi perangkat desa akan diperjuangkan di parlemen untuk jadi kebijakan pemerintah.

PDI Perjuangan tidak mengenakkan

“Kami sudah datang pada PDI Perjuangan untuk minta bantu mengenai UU Perangkat Desa. Tapi, jawabannya tidak mengenakkan. Mereka beralasan tidak bisa membantu karena PDIP adalah partai oposisi,” ujar Ketua Umum PPDI, Ubaidi Rosidi.

Oleh karenanya Ubaidi berharap teman teman perangkat desa dapat menyikapi dengan tepat langkah apa yang harus dilakukan terhadap para pendukung dan para penghambat. ”Kalo kita didukung ya sepantasnya juga kita mendukung mereka, dan untuk yang tidak mendukung ya kita selayaknya tidak mendukung mereka” demikian lanjut Ubaidi.

Dalam kesempatan lanjutan, Ubaidi mengatakan ”PPDI harus selalu menjaga soliditasnya, jangan sampai ada anggota PPDI yang mengikuti agenda agenda PPDI tetapi ternyata hanya menjadi ”informan” bagi organisasi lain yang tidak mendukung PPDI”.

”Silaturahmi dengan pimpinan Partai Politik adalah hal yang penting untuk mensukseskan perjuangan PPDI” demikian ditandaskan ketua umum PPDI dalam rangka mengantisipasi usaha pengembosan dan pemecah belahan PPDI ke depan.

Salut untuk kerja keras PPDI

Dimyati ketua umum  FORSEKDESI  mengatakan ”PPDI adalah organisasi yang hebat, mampu membangun jaringan riil sampai di luar jawa”. ”Forsekdesi dalam perjuangan dulu belum memiliki jaringan yang demikian luas seperti PPDI” lanjut Dimyati.

”Kalo sudah kuat seperti ini, ketemu langsung dengan ketua Partai Pemerintah, sepertinya sudah tidak ada alasan untuk PPDI tidak mampu meraih kesuksesan” demikian disampaikan Dimyati. Jadi adalah hal yang sangat tidak pantas bila perjuangan PPDI ini tidak berhasil.

”Hal yang perlu diingat adalah, berjalan dengan benar dalam perjuangan. Jangan berbuat maksiat dan perbanyak berdo’a. Apabila perlu ketika akan ada pertemuan dengan tokoh yang diharapkan dukungannya, mintakan seluruh anggota berkirim Al-fatikah untuk tokoh yang akan ditemui” demikian jelas Dimyati tentang perlunya sebuah moralitas yang baik dalam personil PPDI dalam perjuangannya.

RUU Desa harus cepat ke DPR

Dalam perhitungan perjalanan sebuah penyusunan UU, hal yang menjadi penting dan akan menjadi pembahasan adalah di DPR RI. Oleh karena itu, ”menurut hemat saya, yang perlu didorong adalah agar pemerintah secepatnya mengusulkan RUU Desa ke DPR RI” demikian ujar Suryokoco Adiprawiro ketua PP RPDN.

”Cukup dipastikan bahwa sekdes dan perangkat desa berstatus sama, sehingga tidak ada diskriminasi” demikian suryo menambahkan. ”Hal yang harus dimintakan oleh Mendagri dalam pertemuan 16 Februari adalah kepastian tanggal penyerahan RUU Desa ke DPR RI” jelas suryo di dalam dialog. ”PPDI telah mendapat dukungan 8 dari 9 fraksi, jelas menjadi modal dasar yang cukup untuk mengusulkan perubahan RUU Desa menjadi UU Desa sesuai harapan PPDI” demikian tutur Suryo.

”Jadi jangan terlalu memaksa RUU Desa usulan pemerintah klausul Perangkat Desa di PNS kan. Ini dapat menjadi penyebab mundurnya penyelesaian RUU Desa oleh Depdagri. Kita kawal di arena tepat yaitu di DPR RI yang hanya mennggalkan satu dukungan fraksi” demikian tutup Suryokoco dalam dialog.

Gambar : Dokumentasi Widhi Hartono

sumber :  dialog desa selesaikan RUU desa

Read More

Tidak cukup Pemimpin Desa

Desa dalam UU dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk  pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat  permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kondisi kawasan perdesaan pada umumnya bercirikan masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kondisi ini tidak terlepas karena tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian sedangkan tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani masih sangat lemah.

Perdesaan cenderung semakain terpuruk akibat keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa penunjang serta keterkaitan antara kawasan perdesaan masih sangat rendah.

Sisi lain dari lemahnya perdesaan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat kepada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.

Pemerintah Desa Sibuk Pelayanan Birokrasi.

Fungsi sebuah pemerintahan adalah dapat dikelompokkan menjadi (1) Fungsi Pengaturan atau lebih dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya. Fungsi ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga tercipta kondisi yang kondusif atas keberlangsungan berbagai aktifitas dan terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. (2). Fungsi Pelayanan yang membuahkan keadilan dalam kehidupan bernegara di tengah masyarakat dan (3) Fungsi Pemberdayaan, dimana pemerintah mengarahkan masyarakatnya menuju kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran di dalam kehidupan masyrakat.

Dalam tata kelola pemerintah di tingkat desa, dengan kondisi semua kebijakan dan program berhubungan dengan masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa, berakibat pada aparatur pemerintahan desa “hanya” disibukkan dengan fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan.

Dari sekian banyak departemen di tingkat pusat, banyaknya kegiatan bermuara pada pemerintah desa yang harus melaksanakan dan berbenturan dengan masyarakat karena adanya kebijakan atau fungsi pengaturan dan pemberdayaan yang “kurang tepat” untuk dilakukan di desa. Program pengemtasan kemiskinan dengan BLT dan raskin yang berakibat pada “hilangnya” kegotong royongan masyarakat desa. Program demokratisasi dengan pemilihan langsung dari bupati, gubernur sampai presiden yang pada akhirnya menghasilkan “politik transaksional sesaat” dan banyak program dan kebijakan lain yang kurang tepat sasaran dan tepat guna.

Pemberdayaan Desa

Dalam rangka pemberdayaan baik desa maupun pemerintah desa yang menjadi sangat penting adalah fungsi negara yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kecerdasan dari masyarakat desa dan pemerintah desa, maka diharapkan akan lahir pelopor pemberdayaan desa yang sebenarnya. Pelopor pemberdayaan desa ini bisa perangkat desa maupun warga masyarakat desa itu sendiri.

Sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam, semua merupakan bagian yang penting untuk “dicerdaskan” dalam koordinasi yang tepat demi kemajuan desa.

Tantangan industrialisasi dan teknologi adalah bagian lain yang menjadi sangat penting dalam pembinaan kesiapan mental masyarakat untuk menerimanya. Masyarakat tidak cukup sebagai pemakai tetapi harus menjadi pemanfaat dari kemajuan industri dan teknologi. Hanya melalui pendidikan yang terus-menerus, maka akan dapat diraih perubahan mental di kalangan masyarakat desa. Perlu dibangun sebuah kesadaran berpikir global bertindak dan berlaku lokal untuk kemajuan masyarakat desa.

Dalam pemberdayaan masyarakat desa, terdapat beberapa bagian kegiatan yang ”selayaknya” dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. memberikan bantuan usaha;
2. memberikan pendampingan dalam menyusun perencanaan pembangunan perdesaan;
3. keterampilan dan penyuluhan;
4. pembagaan sosial dan ekonomi perdesaan sesuai dengan karateristik desa;
5. mengembangkan lembaga keuangan di perdesaan;
6. menjamin ketersediaan lapangan kerja sesuai potensi desa;
7. memberi kemudahan untuk mendapatkan status kepemilikan lahan; dan/atau
8. memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal;
9. menumbuhkembangkan adat-istiadat dan budaya lokal.

Namun dengan beban politik dan birokrasi yang ada, beberap hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten Kota.

Berdaya tanpa Bantuan Pemerintah

Dengan kesadaran untuk maju bersama dari masyarkat desa, maka dengan gotong royong masyarakat desa bisa dan mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) praktiknya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Daerah  rawa untuk diisi dengan bibit ikan, untuk dataran rendah (pesisir), masyarakat desa bisa mengakses dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), di desa tipikal dataran tinggi, yaitu dengan membuat dan menjalankan bursa komoditas, pengembangan tanaman organik, dan lain-lain.

Dalam rangka peningkatan ekonomi pedesaan bisa dengan memanfaatkan lahan yang kosong untuk kegiatan yang produktif,  dan sektor jasa sangat terbuka luas untuk dikembangkan seperti mengembangkan Koperasi Kredit, Jasa pembayaran online dan yang lainnya.

Keberanian memulai dengan kekuatan sendiri atau swadaya adalah semangat yang harus dibangun oleh masyarakat desa itu sendiri. Pada bagian lain, komunitas peduli desa dengan ketrampilan, kemampuan akses, dan kewirausahaan adalah elemen yang sangat diharapkan partisipasinya.

Kembali lagi pada hal yang sangat penting adalah kesiapan desa dan pemerintah desa untuk menerima dan mencermati kebesediaan komunitas peduli desa (relawan desa) dalam peran sertanya ikut mengembangkan desa.

Tidak hanya dibutuhkan pemimpin (leader) untuk memajukan desa, tetapi juga dibutuhkan pengelola (manager) yang handal untuk melihat potensi dan mengembangkan untuk keperluan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh : Suryokoco Adiprawiro

Read More

Desa Akar Kehidupan Indonesia

Bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan yang bersifat otonom asli dan mandiri, mempunyai tatanan dan pengaturan sendiri, dimana kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat senantiasa didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang telah ada dan terdapat pada masyarakat setempat.  Bahwa desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah.

Keleluasaan mengatur pemerintahan dan pembangunannya sendiri tersebut, tetap dengan memperhatikan bahwa desa berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana didalamnya terdapat tata pemerintahan negara Indonesia dan aturan dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Kewenangan Pemerintah dalam tata pemerintahan dan pembangunan desa, juga hanya berada dan sebatas pada hubungan antara pemerintahan desa dengan sistem tata pemerintahan negara Indonesia dan hubungan kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara.

Desa adalah akar kehidupan masyarakat Indonesia, tempat sebagian besar rakyat Indonesia melangsungkan kehidupannya, dan mempunyai cara dan aturan tersendiri yang khas dalam mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itulah, Pemerintah perlu memperhatikan dan mendengar keinginan warga desa dalam mengatur dan memperlakukan dirinya sendiri.

Semangat pembangunan desa tidak cukup hanya dalam tataran rencana semata, akan tetapi harus benar benar dimanifestasikan dalam setiap kebijakan pemerintah menyangkut pedesaan.

Berangkat dari pemikiran inilah, maka dibentuk RPDN ( Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara ) yang diharapkan mampu menjadi alat perjuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Akademisi & Praktisi Pemberdayaan Desa se Indonesia dalam mensejahterakan Masyarakat Pedesaan Indonesia. Menjadikan desa di Indonesia sebagai desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya secara mandiri.

RPDN siap melakukan pengawalan kebijakan pemerintah menyangkut pemberdayaan desa dan memberikan saran masukan dan pemikiran pembangunan desa Indonesia dengan mendasarkan pada:

1. Desa menjadi entitas yang memiliki nilai dan kearifan sendiri dalam menyelenggarakan dan mengatur kehidupan pemerintahannya dalam mensejahterakan masyarakatnya, yang mendasar pada hak asal usul dan adat istiadat desa
2. Pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas aparat dan kecerdasan masyarakat desa.
3. Pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan sistematis, berkelanjutan dan memperhatikan kondisi dan potensi desa
4. Pengembangan potensi ekonomi pedesaan dengan penguatan badan usaha milik desa (bumdes) serta pembuatan jaringan kerja bumdes

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengan didorong keinginan Masyarakat Desa Cerdas, Aparat Desa Profesional Menuju Desa Mandiri, Bahagia dan Sejahtera, maka dengan ini kami nyatakan berdirinya RELAWAN PEMBERDAYAAN DESA NUSANTARA.

Jakarta 8 Februari 2008

Pendiri
( Surjokotjo,  Suaib Didu, Setyo Edy )

@ 8feb08

http://rpdn.org/2008/02/desa-akar-kehidupan-indonesia/

Read More

Apdesi Sumatera Utara Siap Kawal Pelaksanaan Add

Maraknya aksi demo aparatur pemerintahan desa akhir-akhir ini tak luput dari peran pemerintah kabupaten yang “kurang peka” terhadap kebijakan yang sudah disepakati melalui Undang-undang dan peraturannya. Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah dinyatakan dalam surat menteri dalam negeri nomor 140/286/SJ tanggal 17 februari 2006 belum juga dilaksanakan secara maksimal sampai dengan saat ini oleh pemerintah kabupaten dengan berbagai alasan, hal ini menimbulkan kesenjangan dan kerap kali menjadi pergunjingan di kalangan pemerintahan desa.

“Pemerintah Kabupaten mesti mengupayakan secara maksimal dan sungguh-sungguh untuk memasukkan ADD sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan. Tidak boleh ada daerah yang tidak menganggarkan ADD dalam APBD setiap tahun, karena ADD adalah hak desa dan bukan pemberian pemerintah”. Hal itu dikatakan Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumatera Utara, Muhammad Tukidi, S.Ag dalam setiap kesempatan di berbagai diskusi

ADD bagi desa adalah hak yang wajib diterima oleh desa sesuai amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan PP. No. 72 Tahun 2005, dan bukan pemberian atau hadiah dari Pemerintah.
Tetapi ada yang menarik di Pemkab Asahan Sumut, bahwa Pemkab menganggarkan dana desa yang besarannya mencapai Rp. 100.000.000.- s/d Rp. 300.000.000.- yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Hal ini merupakan kepedulian yang khas dari Bupati Asahan Bapak Drs.H.Taufan Gama Simatupang, M.AP kepada desa. Andai para Bupati memiliki kepedulian seperti ini terhadap desa, diyakini Indonesia akan maju dalam waktu yang relatif singkat.

“Pemerintah tak perlu repot kalau memang sudah menjadi hak desa kenapa harus di hambat, ini sama juga menghambat pembangunan dan kemajuan yang diprogramkan Presiden” ujar kepala desa Aek Loba Afd.1 Asahan Sumatera Utara.

Disinggung terkait rancangan Undang-undang tentang desa Tukidi mengusulkan untuk dana dari pusat (APBN) diharapkan bisa langsung ke desa atau melalui rekening desa “saya kira satu milyar satu desa sudah cukup untuk memajukan pemerintahan desa” usulnya.

http://birokrasi.kompasiana.com/2011/02/02/apdesi-sumatera-utara-siap-kawal-pelaksanaan-add/

Read More

alokasi dana bantuan keuangan desa/kelurahan di kabupaten asahan sumatera utara

alokasi dana bantuan keuangan desa/kelurahan di kabupaten asahan sumatera utara

LAMPIRAN       :   KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR         : 24 – BAPPEDA/2011

TANGGAL      : 25 Januari 2011

TENTANG      :  Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2011. ------

NO	KECAMATAN			ALOKASI	ALOKASI	TOTAL DANA
				BELANJA	BELANJA
	DESA / KELURAHAN			PEGAWAI	NON PEGAWAI
1	2			3	4	5
I.	Kecamatan B.P. Mandoge					1,977,782,888
1	Desa	B. P. Mandoge		121,500,000	119,220,321	240,720,321
2	Desa	Huta Bagasan		115,500,000	119,220,321	234,720,321
3	Desa	Huta Padang		102,900,000	119,220,321	222,120,321
4	Desa	Silau Jawa		84,900,000	119,220,321	204,120,321
5	Desa	Suka Makmur		81,600,000	119,220,321	200,820,321
6	Desa	Sei Kopas		111,300,000	119,220,321	230,520,321
7	Desa	Sei Nadoras		96,600,000	119,220,321	215,820,321
8	Desa	Tomuan Holbung		107,100,000	119,220,321	226,320,321
9	Desa	Gotting Sidodadi		83,400,000	119,220,321	202,620,321
II.	Kecamatan Bandar Pulau					1,858,262,567
1	Desa		Bandar Pulau Pekan	61,200,000	119,220,321	180,420,321
2	Desa		Padang Pulau	89,700,000	119,220,321	208,920,321
3	Desa		Perk. Padang Pulau	60,300,000	63,900,000	124,200,000
4	Desa		Buntu Maraja	75,300,000	119,220,321	194,520,321
5	Desa		Perk. Aek Tarum	99,900,000	63,900,000	163,800,000
6	Desa		Gonting Malaha	76,500,000	119,220,321	195,720,321
7	Desa		Huta Rao	82,200,000	119,220,321	201,420,321
8	Desa		Aek Nagali	83,100,000	119,220,321	202,320,321
9	Desa		Gajah Sakti	77,700,000	119,220,321	196,920,321
10	Desa		Gunung Berkat	70,800,000	119,220,321	190,020,321
III.	Kecamatan Aek Songsongan					1,633,742,246
1	Desa		Aek Songsongan	102,600,000	119,220,321	221,820,321
2	Desa		Perk. Bandar Selamat	73,500,000	63,900,000	137,400,000
3	Desa		Perk. Bandar Pulau	52,800,000	63,900,000	116,700,000
4	Desa		Aek Bamban	64,200,000	119,220,321	183,420,321
5	Desa		Marjanji Aceh	91,800,000	119,220,321	211,020,321
6	Desa		Lobu Rappa	68,400,000	119,220,321	187,620,321
7	Desa		Tangga	66,300,000	119,220,321	185,520,321
8	Desa		Situnjak	75,000,000	119,220,321	194,220,321
9	Desa		Mekar Marjanji	76,800,000	119,220,321	196,020,321

IV.	Kecamatan Rahuning				1,275,001,604
1	Desa	Rahuning	67,800,000	119,220,321	187,020,321
2	Desa	Perk. Gunung Melayu	81,600,000	63,900,000	145,500,000
3	Desa	Gunung Melayu	69,600,000	119,220,321	188,820,321
4	Desa	Batu Anam	88,800,000	119,220,321	208,020,321
5	Desa	Perk. Aek Nagaga	74,700,000	63,900,000	138,600,000
6	Desa	Rahuning I	86,400,000	119,220,321	205,620,321
7	Desa	Rahuning II	82,200,000	119,220,321	201,420,321
V.	Kecamatan Pulau Rakyat				2,337,843,850
1	Desa	Pulau Rakyat Pekan	75,300,000	119,220,321	194,520,321
2	Desa	Sei Piring	60,000,000	119,220,321	179,220,321
3	Desa	Pulau Rakyat Tua	94,200,000	119,220,321	213,420,321
4	Desa	Orika	61,200,000	119,220,321	180,420,321
5	Desa	Manis	94,500,000	119,220,321	213,720,321
6	Desa	Baru	67,800,000	119,220,321	187,020,321
7	Desa	Tunggul 45	68,400,000	119,220,321	187,620,321
8	Desa	Ofa Pd. Mahondang	57,300,000	119,220,321	176,520,321
9	Desa	Padang Mahondang	90,900,000	119,220,321	210,120,321
10	Desa	Persatuan	78,000,000	119,220,321	197,220,321
11	Desa	Bangun	66,900,000	119,220,321	186,120,321
12	Desa	Mekar Sari	92,700,000	119,220,321	211,920,321
VI.	Kecamatan Aek Kuasan				1,414,442,246
1	Kel.	Aek Loba Pekan	79,800,000	124,620,321	204,420,321
2	Desa	Sengon Sari	90,600,000	119,220,321	209,820,321
3	Desa	Rawa Sari	82,500,000	119,220,321	201,720,321
4	Desa	Alang Bonbon	74,400,000	119,220,321	193,620,321
5	Desa	Lobu Jiur	73,200,000	119,220,321	192,420,321
6	Desa	Aek Loba Afd. I	84,900,000	119,220,321	204,120,321
7	Desa	Aek Loba	89,100,000	119,220,321	208,320,321
VII.	Kecamatan Aek Ledong				1,302,121,925
1	Desa	Aek Bange	75,300,000	119,220,321	194,520,321
2	Desa	Aek Korsik	96,000,000	119,220,321	215,220,321
3	Desa	Aek Ledong	57,000,000	119,220,321	176,220,321
4	Desa	Ledong Barat	70,500,000	119,220,321	189,720,321
5	Desa	Perk. Aek Nabuntu	64,200,000	63,900,000	128,100,000
6	Desa	Ledong Timur	88,800,000	119,220,321	208,020,321
7	Desa	Padang Sipirok	71,100,000	119,220,321	190,320,321
VIII.	Kecamatan Sei Kepayang				1,218,721,925
1	Desa	Sei Kepayang Kanan	76,200,000	119,220,321	195,420,321
2	Desa	Pertahanan	75,300,000	119,220,321	194,520,321
3	Desa	Perbangunan	90,000,000	119,220,321	209,220,321
4	Desa	Bangun Baru	87,600,000	119,220,321	206,820,321
5	Desa	Sei Paham	95,100,000	119,220,321	214,320,321
6	Desa	Sei Kepayang Tengah	79,200,000	119,220,321	198,420,321
IX.	Kecamatan Sei Kepayang Barat				1,159,621,925
1	Desa	Sei Nangka	66,000,000	119,220,321	185,220,321
2	Desa	Sei Jawi-Jawi	77,100,000	119,220,321	196,320,321
3	Desa	Sei Serindan	69,600,000	119,220,321	188,820,321
4	Desa	Sei Tualang Pandau	64,200,000	119,220,321	183,420,321
5	Desa	Sei Lendir	69,000,000	119,220,321	188,220,321
6	Desa	Sei Kepayang Kiri	98,400,000	119,220,321	217,620,321
X.	Kecamatan Sei Kepayang Timur				1,095,901,604
1	Desa	Sei Lunang	75,300,000	119,220,321	194,520,321
2	Desa	Sei Pasir	104,100,000	119,220,321	223,320,321
3	Desa	Sei Tempurung	109,800,000	119,220,321	229,020,321
4	Desa	Sarang Helang	87,600,000	119,220,321	206,820,321
5	Desa	Sei Sembilang	123,000,000	119,220,321	242,220,321
XI.	Kecamatan Tanjung Balai				1,639,862,567
1	Desa	Bagan Asahan	75,900,000	119,220,321	195,120,321
2	Desa	Bagan Asahan Pekan	72,600,000	119,220,321	191,820,321
3	Desa	Bagan Asahan Baru	66,000,000	119,220,321	185,220,321
4	Desa	Asahan Mati	83,400,000	119,220,321	202,620,321
5	Desa	Sei Apung	95,700,000	119,220,321	214,920,321
6	Desa	Sei Apung Jaya	75,000,000	119,220,321	194,220,321
7	Desa	Pematang Sei Baru	114,900,000	119,220,321	234,120,321
8	Desa	Kapias Batu VIII	102,600,000	119,220,321	221,820,321
XII.	Kecamatan Simpang Empat				1,654,321,925
1	Desa	Simpang Empat	134,700,000	119,220,321	253,920,321
2	Desa	Sipaku Area	103,200,000	119,220,321	222,420,321
3	Desa	Sungai Lama	131,400,000	119,220,321	250,620,321
4	Desa	Sei Dua Hulu	130,200,000	119,220,321	249,420,321
5	Desa	Perk. Sukaraja	54,000,000	63,900,000	117,900,000
6	Desa	Silomlom	104,400,000	119,220,321	223,620,321
7	Desa	Perkebunan Hessa	73,500,000	63,900,000	137,400,000
8	Desa	Anjung Ganjang	79,800,000	119,220,321	199,020,321
XIII.	Kecamatan Teluk Dalam				1,081,801,604
1	Desa	Air Teluk Kiri	68,400,000	119,220,321	187,620,321
2	Desa	Teluk Dalam	83,700,000	119,220,321	202,920,321
3	Desa	Perk. Teluk Dalam	60,900,000	63,900,000	124,800,000
4	Desa	Pulau Maria	72,300,000	119,220,321	191,520,321
5	Desa	Pulau Tanjung	70,200,000	119,220,321	189,420,321
6	Desa	Mekar Tanjung	66,300,000	119,220,321	185,520,321

XIV.	Kecamatan Air Batu				2,164,982,888
1	Desa	Perk. Pulahan	59,100,000	63,900,000	123,000,000
2	Desa	Perk. Air Batu III/IX	77,400,000	63,900,000	141,300,000
3	Desa	Sei Alim Ulu	78,900,000	119,220,321	198,120,321
4	Desa	Air Teluk Hessa	70,500,000	119,220,321	189,720,321
5	Desa	Perk. Air Batu I/II	62,700,000	63,900,000	126,600,000
6	Desa	Pinanggiripan	72,000,000	119,220,321	191,220,321
7	Desa	Danau Sijabut	92,400,000	119,220,321	211,620,321
8	Desa	Hessa Perlompongan	63,000,000	119,220,321	182,220,321
9	Desa	Air Genting	91,800,000	119,220,321	211,020,321
10	Desa	Hessa Air Genting	69,600,000	119,220,321	188,820,321
11	Desa	Sijabut Teratai	85,200,000	119,220,321	204,420,321
12	Desa	Pulau Pule	77,700,000	119,220,321	196,920,321
XV.	Kecamatan Sei Dadap				1,841,162,567
1	Desa	Sei Alim Hassak	84,600,000	119,220,321	203,820,321
2	Desa	Bahung Sibatu Batu	78,000,000	119,220,321	197,220,321
3	Desa	Tanjung Alam	84,600,000	119,220,321	203,820,321
4	Desa	Perk. Sei Dadap III/IV	60,000,000	63,900,000	123,900,000
5	Desa	Perk. Sei Dadap I/II	82,200,000	63,900,000	146,100,000
6	Desa	Sei Kamah II	71,700,000	119,220,321	190,920,321
7	Desa	Sei Kamah I	75,900,000	119,220,321	195,120,321
8	Desa	Tanjung Asri	77,700,000	119,220,321	196,920,321
9	Desa	Sei Kamah Baru	79,500,000	119,220,321	198,720,321
10	Desa	Pasiran	65,400,000	119,220,321	184,620,321
XVI.	Kecamatan Buntu Pane				1,833,962,567
1	Desa	Buntu Pane	103,200,000	119,220,321	222,420,321
2	Desa	Sei Silau Timur	91,200,000	119,220,321	210,420,321
3	Desa	Prapat Janji	108,300,000	119,220,321	227,520,321
4	Desa	Ambalutu	89,400,000	119,220,321	208,620,321
5	Desa	Lestari	87,900,000	119,220,321	207,120,321
6	Desa	Sionggang	83,400,000	119,220,321	202,620,321
7	Desa	Mekar Sari	102,600,000	119,220,321	221,820,321
8	Desa	Perk. Sei Silau	66,000,000	63,900,000	129,900,000
9	Desa	Karya Ambalutu	84,300,000	119,220,321	203,520,321
XVII.	Kecamatan Tinggi Raja				1,496,942,246
1	Desa	Tinggi Raja	84,600,000	119,220,321	203,820,321
2	Desa	Sumber Harapan	93,600,000	119,220,321	212,820,321
3	Desa	Terusan Tengah	116,400,000	119,220,321	235,620,321
4	Desa	Piasa Ulu	90,900,000	119,220,321	210,120,321
5	Desa	Sidomulyo	93,600,000	119,220,321	212,820,321
6	Desa	Teladan	97,800,000	119,220,321	217,020,321
7	Desa	Padang Sari	85,500,000	119,220,321	204,720,321

XVIII.	Kecamatan Setia Janji				1,041,301,604
1	Desa	Urung Pane	83,700,000	119,220,321	202,920,321
2	Desa	Sei Silau Tua	69,300,000	119,220,321	188,520,321
3	Desa	Sei Silau Barat	100,500,000	119,220,321	219,720,321
4	Desa	Silau Maraja	95,400,000	119,220,321	214,620,321
5	Desa	Bangun Sari	96,300,000	119,220,321	215,520,321
XIX.	Kecamatan Meranti				1,385,821,925
1	Desa	Meranti	116,400,000	119,220,321	235,620,321
2	Desa	Sei Beluru	107,400,000	119,220,321	226,620,321
3	Desa	Serdang	114,600,000	119,220,321	233,820,321
4	Desa	Perk. Sei Balai	69,600,000	63,900,000	133,500,000
5	Desa	Gajah	67,800,000	119,220,321	187,020,321
6	Desa	Air Putih	66,900,000	119,220,321	186,120,321
7	Desa	Sukajadi	63,900,000	119,220,321	183,120,321
XX.	Kecamatan Rawang Panca Arga				1,417,742,246
1	Desa	Rawang Lama	84,000,000	119,220,321	203,220,321
2	Desa	Rawang Baru	96,600,000	119,220,321	215,820,321
3	Desa	Rawang Pasar IV	84,900,000	119,220,321	204,120,321
4	Desa	Rawang Pasar V	89,700,000	119,220,321	208,920,321
5	Desa	Pondok Bungur	77,400,000	119,220,321	196,620,321
6	Desa	Panca Arga	82,800,000	119,220,321	202,020,321
7	Desa	Rawang Pasar VI	67,800,000	119,220,321	187,020,321
XXI.	Kecamatan Pulo Bandring				2,098,503,209
1	Desa	Suka Damai	96,000,000	119,220,321	215,220,321
2	Desa	Perhutaan Silau	103,200,000	119,220,321	222,420,321
3	Desa	Tanah Rakyat	127,200,000	119,220,321	246,420,321
4	Desa	Taman Sari	78,000,000	119,220,321	197,220,321
5	Desa	Gedangan	82,200,000	119,220,321	201,420,321
6	Desa	Suka Makmur	73,200,000	119,220,321	192,420,321
7	Desa	Pulau Bandring	79,800,000	119,220,321	199,020,321
8	Desa	Sidomulyo	79,500,000	119,220,321	198,720,321
9	Desa	Suka Damai Barat	110,100,000	119,220,321	229,320,321
10	Desa	Bunut Seberang	77,100,000	119,220,321	196,320,321
XXII.	Kecamatan Air Joman				1,551,242,246
1	Kel.	Binjai Serbangan	160,200,000	124,620,321	284,820,321
2	Desa	Air Joman	96,900,000	119,220,321	216,120,321
3	Desa	Pasar Lembu	105,900,000	119,220,321	225,120,321
4	Desa	Banjar	99,600,000	119,220,321	218,820,321
5	Desa	Punggulan	96,000,000	119,220,321	215,220,321
6	Desa	Airjoman Baru	77,700,000	119,220,321	196,920,321
7	Desa	Subur	75,000,000	119,220,321	194,220,321

XXIII.	Kecamatan Silau Laut				1,117,201,604
1	Desa	Silo Baru	112,200,000	119,220,321	231,420,321
2	Desa	Silo Lama	86,700,000	119,220,321	205,920,321
3	Desa	Silo Bonto	108,300,000	119,220,321	227,520,321
4	Desa	Lubuk Palas	122,400,000	119,220,321	241,620,321
5	Desa	Bangun Sari	91,500,000	119,220,321	210,720,321
XXIV.	Kecamatan Kota Kisaran Barat				2,331,964,171
1	Kel.	Kisaran Kota	57,000,000	124,620,321	181,620,321
2	Kel.	Tebing Kisaran	52,800,000	124,620,321	177,420,321
3	Kel.	Kisaran Barat	36,300,000	124,620,321	160,920,321
4	Kel.	Tegal Sari	40,200,000	124,620,321	164,820,321
5	Kel.	Sendang Sari	43,500,000	124,620,321	168,120,321
6	Kel.	Kisaran Baru	62,700,000	124,620,321	187,320,321
7	Kel.	Mekar Baru	57,900,000	124,620,321	182,520,321
8	Kel.	Bunut Barat	45,900,000	124,620,321	170,520,321
9	Kel.	Bunut	60,000,000	124,620,321	184,620,321
10	Kel.	Sidomukti	49,500,000	124,620,321	174,120,321
11	Kel.	Sidodadi	69,000,000	124,620,321	193,620,321
12	Kel.	Dadi Mulyo	70,200,000	124,620,321	194,820,321
13	Kel.	Sei Renggas	66,900,000	124,620,321	191,520,321
XXV.	Kecamatan Kota Kisaran Timur				2,382,543,850
1	Kel.	Kisaran Timur	65,100,000	124,620,321	189,720,321
2	Kel.	Teladan	80,100,000	124,620,321	204,720,321
3	Kel.	Selawan	66,900,000	124,620,321	191,520,321
4	Kel.	Mutiara	79,800,000	124,620,321	204,420,321
5	Kel.	Siumbut Umbut	55,500,000	124,620,321	180,120,321
6	Kel.	Siumbut Baru	84,000,000	124,620,321	208,620,321
7	Kel.	Gambir Baru	72,000,000	124,620,321	196,620,321
8	Kel.	Lestari	119,400,000	124,620,321	244,020,321
9	Kel.	Karang Anyer	59,100,000	124,620,321	183,720,321
10	Kel.	Sentang	90,300,000	124,620,321	214,920,321
11	Kel.	Kedai Ledang	63,000,000	124,620,321	187,620,321
12	Kel.	Kisaran Naga	51,900,000	124,620,321	176,520,321
	JUMLAH TOTAL		16,786,500,000	23,526,300,000	40,312,800,000

BUPATI ASAHAN,

                                                                       TAUFAN GAMA SIMATUPANG


http://muksin-asahan.blogspot.com/2011/02/alokasi-dana-bantuan-keuangan.html

Read More