Senin, 31 Oktober 2011

Pencuri Lembu Mulai Mengganas di Buntu Pane

KISARAN-Pencurian ternak lembu saat ini mulai mengganas di Kecamatan Buntu Pane, Asahan. Ironisnya lagi, lembu dipotong di tempat dan kemudian bagian perutnya ditinggal, sedangkan dagingnya dibawa kawanan maling.
Informasi dihimpun METRO dari warga Dusun IV, Desa Perkebunan Pondok Dalam, Kecamatan Buntu Pane, sejak dua minggu belakangan ini tiga ekor lembu milik warga telah dicuri kawanan maling. Kondisi ini sangat meresahkan warga sekitar.
“Telah tiga ekor ternak lembu dicuri dari tempat angonannya (lokasi digembala) dengan cara memotongnya di tempat. Tapi bagian dalamnya sengaja ditinggal, sementara bagian daging dibawa keseluruhan. Adapun pemilik lembu yang jadi korban pencurian adalah Suparmin dan Midin,” ujar Iswanto warga Perkebunan Pondok Dalam, Kecamatan Buntu Pane kepada METRO, Minggu (30/10) di Kisaran.
Diutarakannya, di antara lembu tersebut ada yang diracun terlebih dahulu.
“Ketika pemilik lembu melihat lembunya telah mati sore hari, maka pemiliknya bermaksud untuk menguburkannya keesokan harinya. Apalagi sudah mau tiba waktu maghrib. Tapi pemiliknya terkejut pagi harinya saat lembu mau dikubur, ternyata sudah tidak ada lagi di tempat, kecuali hanya bagian dalam lembu saja,” ungkapnya.
Disebutkan Iswanto, diperkirakan salah seorang kawanan maling lembu merupakan orang yang tidak jauh dari lokasi tersebut.
“Kida menduga seorang pelakunya warga Kecamatan Buntu Pane dan berperan sebagai petunjuk jalan. Sedang pelaku lainnya disinyalir dari warga luar daerah ini (luar Buntu Pane, red). Tapi yang pasti pelakunya lebih dari dua orang, sehingga mudah membawa ternak yang langsung dipotong di lokasi,” ujarnya menduga.
Sementara itu Suparmin, pemilik lembu yang menjadi korban pencurian, kemarin (29/10) menuturkan, pertama kali ternak lembunya hilang Rabu (19/10) malam. Kemudian ternaknya kembali dicuri pada Jumat (28/10). Kawanan maling, sebut Suparmin, diperkirakan beraksi malam hari.
Ditambahkannya, ternak lembu milik rekannya yakni Midin juga pernah dicuri.
“Lembu Midin lebih dulu hilang dari ternak saya. Kalau tak salah duluan dua hari lembu Midin hilang dari hilangnya lembuku yang pertama,” ungkapnya.
Masih dikatakan Suparmin, ternaknya setiap harinya berada di bawah tanaman sawit milik PTPN 3. Malam harinya, lembu tersebut juga berada di lokasi itu.
“Beberapa pemilik lembu memang melakukan pengecekan terhadap hewan ternaknya itu. Tapi baru-baru ini setelah dicek berkurang (lembu, red), dan ternyata ditemukan hanya bagian dalam lembu yang ditinggal sedang dagingnya dicuri,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi pencurian, pemilik lembu saat ini terus melakukan penjagaan di lokasi tempat ternak mereka berada di malam hari.
Kapolsek Prapat Janji AKP Syahril M melalui Kanit Reskrim Aiptu Iskandar saat dihubungi kemarin (30/10) mengaku belum ada menerima laporan dari warga.
“Begitupun kita akan mencari informasi sekaitan dengan terjadinya pencurian lembu tersebut,” katanya. (van)
Sumber: metrosiantar.com

Sabtu, 29 Oktober 2011

Wakil Bupati hadiri Coffee Morning di Kecamatan Buntu Pane

Asahan ( berita Kabupaten )
Program Coffee Morning Kabupaten asahan hari ini (27/10) diadakan di Kecamatan Buntu Pane yang dihadiri Wakil Bupati asahan H.Surya BSc beserta para Kabag di jajaran Pemkab Asahan. Pada kesempatan tersebut masyarakat beserta para Kepala Desa kecamatan Buntu Pane hadir di awal waktu dan sangat antusias dengan acara coffee morning untuk menyampaikan kritik, saran dan usulan kepada pemkab Asahan terhadap kinerja yang telah maupun yang akan dilakukan pihak pemkab untuk mewujudkan visi dan misi pemkab asahan : Terwujudnya Asahan yang Religius, Sehat, Cerdas, dan Mandiri dan salah satu misinya : Menata dan mengelola pemerintahan yang amanah, bersih, dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan prima untuk mendorong percepatan pembangunan.
Dengan berbekal kertas isian kritik saran dari masyarakat Wakil Bupati Asahan yang didampingi camat Buntu Pane Drs Muhaili Lubis mendatangi masyarakat yang telah dikelompokkan menurut desa masing masing yang dimulai dari Desa sei Silau Timur, desa Perkebunan Sei silau dan seterusnya.
Dalam kesempatan tersebut Syahrizal Pulungan tokoh masyarakat dari desa Perkebunan Sei Silau menyampaikan masukan mengenai Banjir Tahunan yang dialami Desa Prapat Janji dusun Antara kepada Wakil Bupati asahan agar pihak Pemkab dapat memberikan solusi dengan melakukan pengerukan Sungai silau dan perbaikan tanggul yang rusak agar ditahun tahun yang akan datang peristiwa itu tidak terjadi lagi. “Mengenai masalah banjir ini kita sudah memberikan usulan kepada pihak yang terkait Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi yang berwenang menangani kasus banjir dari Sungai Silau, dan untuk kapal keruk akan diusahakan namun tidak bisa diberitahukan kapan bisa dilakukan pengerukan, sebab Kapal keruk yang ada di asahan merupakan bantuan dari OTORITA CSR yang perjanjian pengerukannya hanya untuk Sungai Asahan saja. Begitupun masalah ini kami tampung dan akan ditindaklanjuti dan menjadi catatan kami sebut wakil Bupati Asahan”.
Pada acara koffe morning asahan tersebut banyak sekali kritik dan masukan masyarakat terhadap kepemerintahan Pemkab asahan dibagian pendidikan tentang ketersedian buku bacaan SD yang masih kurang, masalah sekolah Swasta, masalah jalan penghubung antar desa dan ada juga yang menuntut janji saat Kampanye dll, yang intinya kesemuanya ditampung Pemkab Asahan untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Acara berlangsung dengan baik dan diakhiri makan bersama pada pukul 12.15 Wib wakil Bupati Asahan meninggalkan acara Coffe Morning kecamatan Buntu Pane. Akankah dikabulkan dan di realisasikan hasil daripada masukan masyarakat, atau sebagai seremonial belaka ? masih ada 3 Tahun lagi masa kepemerintahan taufan-Surya, semoga visi dan misi terwujud. ( asn )
Sumber : asahannews.com

Kamis, 27 Oktober 2011

Kampanye Sadar Lalulintas

4 ‘Pocong’ Tergeletak di Jalan
KISARAN-Warga Kota Kisaran, kemarin (26/10) heboh. Empat ‘pocong’ tergeletak di sekitaran bundaran Jalan Imam Bonjol, Kisaran Timur. Tak ayal, kehadiran ‘pocong’ yang kondisinya cukup mengenaskan ini, memancing perhatian warga yang melintas. Namun, keempat pocong ini cuma palsu, yang dipergunakan dalam kampanye sadar lalulintas untuk wilayah Kisaran.

(FOTO: Edwin FS Garingging)
Warga membubuhkan tanda tangan pada banner yang disediakan pihak Satlantas dalam kampanye sadar aturan lalulintas, Rabu (26/10). Terlihat pula 'pocong' dibawa dalam kampanye itu untuk menyadarkan masyarakat, betapa pentingnya menaati aturan lalulintas.
Dalam kampanye sadar lalulintas yang digagasi Kasatlantas Polres Asahan AKP Eko Hartanto, itu pihak kepolisian juga menggandeng berbagai pihak seperti mahasiswa, pelajar SMA, anggota klub motor, dan sejumlah warga. Dalam kegiatan itu, dilakukan pula aksi pengumpulan seribu tandatangan, sebagai bukti komitmen warga Asahan untuk membantu upaya menegakkan aturan berlalulintas.
Aksi pengumpulan tandatangan itu diramaikan dengan aksi teatrikal yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang menamankan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Peraturan Lalulintas (GEMP2L). Dalam aksi teatrikal tersebut, mereka menunjukkan ke empat sosok ‘pocong’ sebagai simbol betapa berbahayanya keselamatan pengguna jalan jika tidak menaati aturan berlalulintas.
“Kita berharap masyarakat sadar betapa berharganya nyawa. Mari kita biasakan menaati aturan lalulintas. Seperti menggunakan alat keselamatan dan lainnya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang buruk,” kata Nasrun, koordinator GMP2L.
Kapolres Asahan AKBP Marzuki didampingi Kasatlantas AKP Eko Hartanto kepada wartawan di sela-sela pelaksanaan aksi kampanye tersebut mengatakan, tingkat lakalantas di wilayah hukum Polres Asahan masih terbilang tinggi. Khususnya, di sepanjang jalinsum yang membentang sepanjang 120 km dari Kabupaten Batubara hingga perbatasan Labura. Untuk tahun ini saja, kata Kapolres, tercatat sudah 247 nyawa melayang sia-sia. “Kebanyakan korbannya berusia produktif antara 16-30 tahun. Dan didominasi pengguna sepedamotor yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan standar. Tak heran, kebanyakan lukanya ada pada bagian kepala, karena tidak dilindungi helm,” kata Kapolres lantas mengatakan, untuk tahun ini Polres Asahan menempati peringkat keempat kasus kecelakaan tertinggi di jajaran Polda Sumut.
Ditanya faktor-faktor apa saja yang sering ditemukan menjadi pemicu terjadinya kecelakaan, AKP Eko menegaskan, sejauh yang dilakukan kepolisian, diketahui kecelakaan kebanyakan dipicu persoalan human error (kelalaian, red). Selain itu, faktor prasarana jalan yang rusak dan minimnya penerangan, kata dia, juga ditengarai sebagai faktor lain yang memicu terjadinya kecelakaan lalulintas.
Sementara itu Adnan Manurung, seorang warga kepada METRO usai membubuhkan tandatangannya pada banner yang disediakan pihak kepolisian, mengaku mengapresiasi dilakukannya kampanye ini.
Menurut dia, tindakan ini harus didukung. (ing)
Sumber : metrosiantar.com


Asahan Daerah Percontohan Pemetaan DBD

MEDAN-Untuk mengatasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Sumatera Utara (Sumut), Dinas Kesehatan melaksanakan pemetaan melalui desa/kelurahan percontohan di beberapa kabupaten/kota. Salah satunya Kabupaten Asahan.
“Kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa kabupaten/kota untuk membuat desa percontohan dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui tokoh masyarakat dan melibatkan masyarakatnya. Diharapkan masyarakat memberikan ide dalam desa percontohan guna mengatasi penyakit DBD, seperti gotong-royong. Kita hanya memfasilitasi,” kata Kasi Bimbingan dan Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Sumut, Sukarni, Rabu (26/10) siang di ruang kerjanya.
Lanjutnya, diharapkan masyarakat menyadari dan membiasakan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat. Ditambahkannya, beberapa kabupaten/kota yang menjadi desa percontohan DBD yakni Kabupaten Asahan, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. Sementara di triwulan IV, daerah selanjutnya Medan dan Batubara.
“Evaluasi akan akan dilakukan tiap bulannya sehingga bisa diketahui jumlah kasus tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab dan Pemko diharapkan membuat daerah-daerah yang menjadi PSN dan mengajak masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan agar kasus DBD menurun.
“Yang utama, mengubah perilaku masyarakat dalam memberantas DBD dan mencegah penularan DBD dan menjadikan PSN sebagai salah satu budaya yang harus dilakukan,” tuturnya.
Berdasarkan laporan bulanan penderita DBD dan program pemberantasan DBD dari Dinkes Sumut sejak Januari hingga September 2011, jumlah penderita DBD sebanyak 2.343 orang. Rinciannya, 543 orang berusia 15-44 tahun, 264 berusia 5-14 tahun, 191 berusia 1-4 tahun, 134 di atas 44 tahun, usia di bawah setahun 24 orang, dan yang meninggal dunia 34 orang.
Kasus penderita DBD terbesar di Kota Medan 813 orang, disusul Pematangsiantar 363 orang, dan Deliserdang 277 orang.
“Desa percontohan ini dilakukan di daerah yang kasus DBD-nya tertinggi agar bisa diketahui apakah mengalami penurunan atau pengurangan,” sebutnya. (jon/smg)
Sumber : metrosiantar.com

Rabu, 26 Oktober 2011

Asahan Dilarang Rekrut CPNS

JAKARTA-Pemerintah pusat berkomitmen moratorium penerimaan CPNS diterapkan secara tegas. Penerimaan CPNS dengan formasi terbatas yang dimulai tahun depan, hanya boleh dilakukan pemda dengan belanja pegawainya di bawah 50 persen dari APBD-nya. Sedang bagi belanja pegawainya di atas 50 persen, dilarang melakukan rekrutmen CPNS.
“Bagi 129 pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen, tidak akan ada formasi CPNS. Stop,” tegas Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek kepada koran ini di ruang kerjanya, kemarin (25/10).
Dari 129 pemda itu, 20 kabupaten/kota berasal dari Sumut. Khusus di Sumut, alokasi belanja pegawai di APBD 2011, tertinggi adalah Kabupaten Simalungun, yakni Rp756,304 miliar atau mencapai 71,95 persen dari APBD-nya. Disusul Kota Padangsidimpuan dengan belanja pegawai Rp297,595 miliar atau 69,89 persen. Kabupaten Asahan dengan belanja pegawai Rp470,169 miliar atau 58,54 persen.
Untuk Kota Medan, belanja pegawainya cukup tinggi, yakni Rp1,535 triliun. Namun, angka ini persentasenya ‘hanya’ mencapai 52,38 persen dario total APBD 2011. (lihat grafis).
Sedang kabupaten/kota yang belanja pegawainya di bawah 50 persen, antara lain Kota Sibolga sebesar Rp194,842 miliar (48 persen), Labuhanbatu Utara Rp246,043 miliar (49,73 persen), Nias Selatan 47,25 persen, Labuhanbatu Selatan 45,15 persen, Kota Gunungsitoli 43,87 persen, Pakpak Bharat 43,16 persen, Batubara 45,10 persen, Nias 37,27 persen, dan Nias Utara 34,07 persen.
Donny menjelaskan, belanja pegawai di banyak daerah membengkak juga disebabkan mereka masih terus-terusan menerima tenaga honorer. Padahal, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005, pemda sudah dilarang menerima honorer. “Akibatnya, anggaran belanja pegawai terus membengkak,” ujar Donny, panggilan Reydonnyzar.
Nah, bagi daerah yang telanjur menerima tenaga honorer setelah terbitnya PP 48 itu, kata Donny, pemda harus menganggarkan uang honor mereka ke dalam belanja program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Jadi honorarium kegiatan, bukan belanja pegawai,” terang Donny, yang juga pakar pengelolaan keuangan itu.
Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai Menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.
Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas.  Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan ‘abdi negara’ itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.
Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS.
Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya.  Sedang Pemprov Sumut belanja pegawainya 50,69 persen.
Sementara itu hingga kemarin (25/10) belum jelas kapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS akan diterbitkan. Padahal, sebelumnya dijanjikan PP terbit Oktober ini dan selanjutnya sebanyak 67 ribu tenaga honorer yang akan diverifikasi lagi, diangkat menjadi CPNS.
Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek tidak berani memberikan jawaban kapan PP itu terbit. Alasannya, urusan itu lebih merupakan kewenangan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sementara, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi Eko Prasojo saat dihubungi koran ini kemarin, belum sempat memberikan pernyataan lantaran sedang menerima tamu.
“Nanti kalau sudah selesai terima tamu, saya kasih tahu ya,” ujarnya. Hanya saja, hingga kemarin petang janji itu tidak direalisasikan. (sam)

Kabupaten/kota yang dilarang merekrut CPNS
Kabupaten                                            Belanja (miliar)         Persentase
1. Simalungun                                          756,304                   71,95
2. Kota Padangsidimpuan                        297,595                    69,89
3. Tobasa                                               286,958                    68,63
4. Kota Pematangsiantar                         398,538                    65,71
5. Kota Binjai                                         322,270                    65,13
6. Madina                                               403,463                    64,48
7. Langkat                                              708,170                    60,78
8. Karo                                                  437,176                    60,52
9. Labuhanbatu                                      374,040                    58,79
10. Asahan                                            470,169                    58,54
11. Tapteng                                           325,236                    57,85
12. Serdang Bedagai                             409,270                    57,31
13. Tapsel                                             328,455                    56,97
14. Humbahas                                       251,824                    55,55
15. Kota Tebingtinggi                            230,269                    55,54
16. Taput                                              360,329                    55,26
17. Deliserdang                                     905,373                    54,32
18. Kota Tanjung Balai                         208,659                    54,06
19. Samosir                                          224,308                    53,21
20. Kota Medan                                  1,535,654                52,38
Sumber: Pusat Penerangan Kemendagri
metrosiantar.com

Rabu, 05 Oktober 2011

Asahan : Desa Prapat Janji Kampung Antara Kembali di Landa Banjir

asahan ( berita kisaran desa Prapat Janji )
Lagi lagi Banjir di alami Desa Prapat Janji dusun Antara kecamatan Buntu Pane. Kali ini banjir datang dari hulu sungai yang dimulai pukul 06.00 wib ( 04/10-2011 )pagi tadi dan hingga pukul 10.00 Wib banjir belum surut.Banjir melewati badan jalan umum membuat pengguna jalan kewalahan dan tak jarang ditemukan kendaraan mati tiba tiba akibat busi kendaraan terkena air.Banjir juga menggenangi perumahan masyarakat yang diantaranya kedalaman mencapai ± 1,2 meter. Diperkirakan jumlah Rumah yang tergenang ± 45 Rumah tangga. Banjir Juga menggenangi Madrasah Alwasliyah Prapat Janji yang mengakibatkan proses belajar mengajar terhambat.
Dilokasi kejadian hadir Kapolsek Prapat Janji Syahril.M dan para anggota, Sekcam Kecamatan Buntu Pane Marasakti Srg. Yang didampingi Kasi Kesos saudara Amran serta Kepala desa Prapat Janji Indra Mahyudi Sitorus dan kepala dusun Antara. Kapolsek Prapat Janji turun langsung ke lapangan dan menertibkan arus hilir mudik di jalan yang tergenang air dan melakukan evakuasi bencana., dan masyarakat yang tidak terkena banjir menyiapkan makan siang bagi warga yang terkena banjir.
Asahannews melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala desa Prapat janji Indra Mahyudi Sitorus yang berada di lokasi banjir tentang sebab akibat banjir yang setiap tahun melanda Dusun Antara beliau menyampaikan dengan rasa kesal karena sudah berulang kali sebab musabab banjir ini disampaikan kepada Pemerintah kecamatan dan anggota Dewan selama ia menjabat menjadi kepala desa dan hasilnya sampai sekarang belum terealisasi.Pengusulan tanggul juga sudah berulang kali disampaikan namun tidak ada realisasinya sampai saat ini. Beliau juga menyampaikan Tanggul Banjir sudah banyak yang jebol.Tanggul Banjir di Desa Prapat Janji mempunyai 6 titik dan yang jebol diperkirakan kurang lebih 600 Meter. Namun hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan.
Dengan keberadaan kapal keruk yang ada di Asahan,Kepala desa Prapat Janji juga mengharapkan pihak Pemkab Asahan agar melakukan pengerukan Sungai silau.
Hal senada juga disampaikan Sekcam Marasakti.Srg dan Kasi Kesos Kec. Buntu Pane Amran, yang hadir di daerah bencana mengatakan Banjir ini terjadi diakibatkan tingginya curah hujan ,beliau membenarkan kondisi Akibat banjir yang disampaikan kepala Desa dan mengharapkan adanya pengerukan sungai dan melakukan pendalaman, dan akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab atas kejadian yang berulang ini.
Kepala Desa Dalam hal ini juga berharap peran PU PERAIRAN SUMATERA UTARA untuk masalah banjir di Prapat janji agar tanggap terhadap Masalah Banjir yang menimpa masyarakat yang bermukim di sekitar pinggiran sungai, kasihan masyarakat.
Untuk kejadian banjir ini agar segera ditanggapi Pemkab Asahan dan PU Perairan Sumatera Utara dan untuk tahun yang akan datang desa Prapat Janji diharapkan Bebas dari bencana Banjir.Jangan lagi menunggu banjir air mata rakyat ( asn 04/10/011 )
 Sumber : asahannews.com

Sabtu, 01 Oktober 2011

Launching SPN

Ayo, Sukseskan Sensus Pajak!
ASAHAN-Program Sensus Pajak Nasional dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah agar cakupan potensi pajak meningkat sejalan dengan meningkatnya pembiayaan dalam RAPBN 2012 dan tahun-tahun selanjutnya.
Demikian sambutan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran Dayat Pratikno ST MBA, saat launching Sensus Pajak Indonesia, Jumat (30/9) di Jalan Cokroaminoto samping SD Inpres depan TK Bhayangkari Kisaran, membacakan keterangan pemerintah atas RUU APBN TA 2011, yang disampaikan Presiden SBY, Selasa (16/8) lalu.
Dikatakan Dayat, Presiden SBY saat itu menegaskan agar segera melakukan langkah-langkah reformasi di bidang perpajakan. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggalian potensi pajak. Karenanya pemerintah berencana melakukan sensus pajak nasional pada September 2011.
Disebutkannya, cakupan potensi pajak bukanlah suatu program yang dipaksakan atau menyimpang dari koridor peraturan perpajakan, melainkan didasarkan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak.
Pajak yang semakin meningkat, menurutnya seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan. Di samping dikarenakan masih cukup banyak potensi pajak yang belum tergali.
Disampaikan, data nasional Direktorat Jenderal Pajak, pembayaran pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak (WP) orang pribadi melalui penyerahan SPT berjumlah 8,5 juta. Sementara data dari BPS, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73%.
Angka relatif kecil juga berlaku untuk kelompok WP Badan. Untuk wajib pajak badan usaha, secara nasioanl WP Badan yang melaporkan pembayaran pajaknya melalui SPT tahunan berjumlah 466, dibandingkan jumlah badan usaha yang terdaftar dan berdomisili di Indonesia berjumlah sekitar 12,9 juta, sehingga rasio SPT PPh badan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya mencapai 3,6 %.
“Selain potensi pajak di atas, pada hakekatnya SPN dapat dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan di bidang perpajakan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat telah membayar pajak, tetapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak,” tutur Dayat.
Menurutnya lagi, pihaknya yang mewakili pemerintah sangat berharap dengan suksesnya sensus pajak nasional nanti, akan dapat lebih meningkatkan peran penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan APBN yang mandiri untuk menopang belanja negara. Seperti subsidi kesehatan, pembangunan infrakstruktur, DAU dan DAK Pemerintah Daerah, dana Bos, termasuk untuk menggaji para PNS dan Polri, serta lainnya.
Karenanya, lanjut Dayat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran sangat mengharapkan agar program SPN berjalan baik dan lancar. Meski disadari bahwa untuk mewujudkannya sangatlah diperlukan peran serta dan kearifan serta kejujuran wajib pajak sebagai responden. Terutama untuk membantu mengisi formulir isian sensus sesuai keadaan yang sebenarnya yang diantar oleh petugas sensus ke tempat tinggal atau usaha wajib pajak.
“Dukungan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengizinkan kami melakukan sensus dan penyediaan staf sebagai pendamping petugas kami sewaktu ke lokasi termasuk juga personel dari Polri,” tandasnya.
Diumumkannya juga, SPN untuk KPP Pratama Kisaran direncanakan mulai Jumat (30/9) hingga Desember 2012 akan melakukan sensus pajak nasional. Sedangan tahapan pertama dilaksanakan hingga Desember 2011 di lokasi sentra bisnis dan pemukiman di 9 kelurahan di Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Kota Kisaran Barat.
“Tahap persiapan hingga hari ini dapat terlaksana. Bahkan mendapat dukungan yang sangat baik dari Bupati Asahan beserta jajarannya dan Polres Asahan serta dari pihak lain. Tentu kami sangat berterima kasih. Menginjak 2012 nanti SPN juga akan dilaksanakan untuk Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Batubara. Mari kita sama-sama menyukseskan SPN untuk pembangunan dan kesejahteraan. Sensus Pajak Nasional adalah bentuk peduli seluruh masyarakat,” pungkasnya. (rel/ annisa)
Sumber : Metrosiantar.com

kompas.com